MUI Pusat Dorong Penguatan Sistem Keuangan dan Kesyariahan MUI Sumsel

MUI Pusat Dorong Penguatan Sistem Keuangan dan Kesyariahan MUI Sumsel

PALEMBANG — MUI Pusat mendorong penguatan sistem pengelolaan keuangan dan kesyariahan di lingkungan MUI Sumatera Selatan. Penguatan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) MUI Pusat bersama MUI Sumsel yang berlangsung di Kantor MUI Sumsel, Palembang, Senin (27/9/2026).

Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi forum evaluasi terhadap pelaksanaan program, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi MUI di daerah agar semakin tertib, transparan, terukur dan akuntabel.

Perwakilan MUI Pusat, Dr. Hj. Erni Juliana Al Hasanah Nasution, S.E., M.Ak., M.H., menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang baik. Menurutnya, pengelolaan keuangan memiliki kaitan langsung dengan kelancaran pelaksanaan program-program organisasi.

Erni mengatakan, perlu ada keseimbangan dalam pengaturan keuangan, terutama berkaitan dengan pencatatan pemasukan dan pengeluaran. Karena itu, bendahara memiliki peran penting dalam memastikan sistem keuangan organisasi berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Harus ada keseimbangan dalam pengaturan keuangan, terutama laporan masuk dan keluarnya keuangan di MUI. Bendahara harus bisa mengelola sistem keuangan dengan baik, agar jalannya roda program-program bisa lebih baik,” ujar Erni dalam kegiatan Monev tersebut.

Menurutnya, pengelolaan keuangan tidak cukup hanya sebatas pencatatan administratif. Sistem yang baik harus mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai sumber penerimaan, penggunaan anggaran serta keterkaitannya dengan program kerja organisasi.

Dengan sistem keuangan yang tertata, perencanaan dan pelaksanaan program dapat dilakukan secara lebih terarah. Laporan keuangan yang tertib juga menjadi bagian penting dari akuntabilitas organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Selain aspek keuangan, MUI Pusat juga menyoroti pengelolaan bidang kesyariahan. Erni menekankan agar pengelolaan kesyariahan dilakukan secara transparan dan memiliki ukuran yang jelas.

“Demikian juga dengan pengelolaan kesyariahan harus transparan dan terukur,” tegasnya.

Perhatian Besar MUI Pusat

Sementara itu, Ketua Umum MUI Sumatera Selatan, Dr. Supadmi Kohar, menyampaikan bahwa pelaksanaan Monev tersebut menunjukkan demikian besarnya perhatian MUI Pusat terhadap perkembangan dan kemajuan MUI di seluruh daerah secara nasional.

Menurut Supadmi, kehadiran MUI Pusat di daerah bukan semata-mata untuk melakukan evaluasi, tetapi juga menjadi momentum membangun komunikasi, memberikan penguatan dan menyamakan langkah antara kepengurusan pusat dengan MUI di tingkat provinsi.

“Bagi kami, Monev ini menunjukkan demikian besar perhatian MUI Pusat terhadap kemajuan MUI di seluruh daerah. Ini merupakan bentuk pembinaan sekaligus penguatan organisasi agar MUI di daerah dapat terus berkembang dan menjalankan programnya dengan lebih baik,” ujar Supadmi.

Ia menilai, hubungan antara MUI Pusat dan MUI daerah harus terus dibangun dalam semangat kebersamaan. Program-program yang dijalankan di daerah perlu mendapatkan dukungan, arahan dan penguatan sehingga tetap sejalan dengan kebijakan organisasi secara nasional, sekaligus mampu menjawab kebutuhan umat di masing-masing daerah.

Menurut Supadmi, MUI Sumsel menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan dalam Monev. Evaluasi tersebut menjadi bahan penting untuk melakukan pembenahan internal, baik dalam bidang administrasi, keuangan, kesyariahan maupun pelaksanaan program kerja.

“Masukan dari MUI Pusat tentu menjadi perhatian kami. Apa yang menjadi catatan dalam Monev akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dan penguatan organisasi ke depan,” katanya.

Ia menambahkan, tata kelola organisasi yang semakin baik akan memberikan dampak terhadap kualitas pelayanan MUI kepada masyarakat. Sebab, organisasi yang memiliki sistem administrasi, keuangan dan program yang tertata akan lebih mudah menjalankan amanah keumatan secara berkelanjutan.

Penguatan Organisasi dan Pelayanan Umat

Pengelolaan kesyariahan yang transparan juga dinilai penting agar setiap kegiatan yang berkaitan dengan aspek keagamaan memiliki mekanisme yang jelas, mulai dari proses pelaksanaan hingga pelaporannya. Dengan demikian, evaluasi terhadap program kesyariahan dapat dilakukan secara lebih objektif.

Monev MUI Pusat bersama MUI Sumsel menjadi ruang evaluasi sekaligus penyamaan persepsi mengenai penguatan organisasi ke depan. Berbagai masukan yang disampaikan diharapkan tidak berhenti sebagai catatan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui pembenahan sistem dan peningkatan kualitas pengelolaan organisasi.

Bagi MUI Sumsel, penguatan tata kelola tersebut merupakan bagian penting dalam menjalankan roda organisasi dan merealisasikan program kerja yang telah disusun. Tata kelola yang baik diharapkan membuat program MUI semakin terencana, terukur dan memberikan manfaat nyata bagi umat.

Supadmi menegaskan, MUI sebagai wadah ulama, zuama dan cendekiawan Muslim memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pembinaan dan pelayanan kepada umat. Karena itu, penguatan kelembagaan harus berjalan beriringan dengan penguatan program keumatan.

“Semakin baik tata kelola organisasi, insyaallah semakin baik pula pelayanan kita kepada umat. Karena tujuan akhirnya adalah bagaimana MUI mampu menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Monev tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya kesinambungan pembinaan antara MUI Pusat dan MUI daerah. Komunikasi, evaluasi dan koordinasi yang dilakukan secara berkala diharapkan dapat memperkuat struktur organisasi MUI secara nasional, sekaligus memastikan setiap daerah mampu mengembangkan program sesuai kebutuhan masyarakat.

Dengan penguatan tata kelola keuangan, kesyariahan dan kelembagaan, MUI Sumsel diharapkan semakin mampu menjalankan perannya secara tertib, transparan dan akuntabel, serta memperkuat pelayanan kepada umat melalui program-program yang terencana dan berkelanjutan.

Editor: Bang Bangun Lubis